Kajian Model Belanja Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus: Kota Bandung
Abstrak: Reformasi birokrasi
merupakan salah satu agenda terpenting dalam pelaksaaan reformasi secara
menyeluruh demi peningkatan kualitas pelayanan publik dari keseluruhan aparat
pemerintahan dengan mengutamakan aspek peningkatan kesejahteraan PNS/PNSD.
Berdasarkan UU ASN, upaya peningkatan kesejahteraan PNS/PNSD dilakukan melalui
penataan sistem penghasilan dengan tetap memperhatikan faktor profesionalitas,
keadilan serta sustainable fiskal APBN/APBD. Dengan menggunakan metode goal
programming dan analisis studi kasus Kota Bandung tahun 2013, maka dapat
disimpulkan alokasi belanja pegawai dapat dibagi menjadi tiga cluster. Dengan
membandingkan kondisi baseline dan simulasi menaikkan gaji pejabat eselon II
sebesar 10%, dampak yang ditimbulkan adalah kenaikan rasio Belanja Pegawai
terhadap Total Belanja Kota Bandung tahun 2013 sebesar 0,20% serta menaikkan
defisit APBD menjadi Rp415,2 miliar atau 0,23%.
Penulis: Joko Tri Haryanto
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd150926
