EVALUASI PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

Abstrak: Pelaksanaan pengelolaan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli sejak dialihkan menjadi pajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Penerimaan PAD dari sektor BPHTB yang masih belum menunjukan peningkatan apabila dibandingkan dengan potensi yang ada serta beberapa permasalahan utamanya kesiapan pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Terdapat lima dimensi yang dievaluasi dalam penelitian ini yaitu sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), peraturan daerah (Perda), sumber daya manusia (SDM), dan Kerjasama dengan pihak terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan model interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Selain itu dalam analisis data, penulis juga menggunakan teknik content analysis dan visual interpretasi. Dari Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana, SOTK, SDM, Peraturan Daerah, Kerjasama dengan Pihak Terkait sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli setelah dialihkan menjadi pajak daerah, masih belum layak dan memberi manfaat dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Gunungsitoli.
Kata Kunci:  Pajak Daerah, Penerimaan Asli Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli
Penulis: Yafet Krismatius Buulolo
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd150824

Artikel Terkait :