MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta)
Abstract: Saat ini pertambahan
jumlah penduduk di suatu daerah yang sangat cepat, sistem layanan publik secara
tradisional yang mana pelayanan yang berorientasi pada antrian di depan meja
petugas dan tergantung pada jam kerja tidak dapat lagi memadai. Sebagai tindak
lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika. Pemerintah DIY
menetapkan kebijakan pengembangan Jogja Cyber Province. Akan tetapi dalam
perkembanganya pengembangan e-Government ini masih belum optimal, seperti
e-ktp. Proses Bisnis dalam pembuatan e-KTP lebih panjang dibandingkan dengan
sebelum e-KTP. Fisik e-KTP baru diterima dalam hitungan bulan, jika ada
kesalahan data, proses pembuatan dimulai dari awal lagi. Data penduduk
terpusat, namun penggunaannya masih belum di sharing dengan pihak lain yang
membutuhkan. Untuk itu dibutuhkan media penghubung untuk melakaukan proses yang
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Tujuan
penerapat tersebut adalah mempermudah masyarakat berhubungan dengan pemerintah
serta menciptakan data-data yang terintegrasi antara dinas-dinas yang ada di
Pemerintah Kota Yogyakarta. Subyek pada
penelitian ini adalah model sistem m-Government. Model yang dibuat menghasilkan
sebuah pemodelan sistem yang bisa digunakan untuk acuan dalam penerapan m-Government untuk
pelayanan publik yang bersifat rutin. Dari penelitian yang dilakukan
menghasilkan model sistem yaitu : “Model m-Government di Pemerintah Kota
Yogyakarta” yang dapat memberikan kemudahan komunikasi dari pemerintah kepada
masyarakat dalam hal proses pelayanan maupun proses penyelesaian layanan
melalui handphone atau smartphone. Hasil uji kelayakan sistem menunjukan bahwa
sistem yang di usulkan dapat diimplementasikan.
Penulis: Sri Handayaningsih,
Heru Nugroho
Kode Jurnal: jptinformatikadd130214
