Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat
Abstrak: Sejak dilanda krisis
ekonomi pada akhir 1997, saat ini Indonesia masih berada dalam tahap pemulihan
yang meliputi tidak hanya restrukturisasi di bidang ekonomi, tetapi juga
perubahan-perubahan di bidang sosial dan politik. Namun dalam proses pemulihan
itu tidak dapat dihindari semakin meluasnya kesenjangan antar kelompok dan juga
antara daerah kaya dan miskin. Selain masalah kesenjangan pendapatan
masyarakat, kesenjangan juga terjadi dalam pencapaian indeks Pembangunan
Manusia (IPM) antar daerah. Berdasarkan penghitungan terakhir yang dilakukan
oleh BPS, pencapaian 20 IPM terbaik tahun 2004 masih didominasi oleh kota-kota
besar, seperti Jakarta, Yogyakaryta, Padang, dan Makasar.IPM Jawa Barat masih
jauh tertinggal dibanding propinsi lainnya. Evaluasi yang dilakukan
menunjukkan, bahwa pencapaian target tahunan selama ini masih kurang
menggembirakan. Di antara penyebabnya menyebutkan: kondisi makro, perencanaan
kurang terpadu, dan in efisiensi anggaran, (Renstra Jawa Barat, 2003-2008).
Padahal, sesuai dengan kebijakan pembangunan di propinsi ini, tahun 2010 Jawa
Barat berambisi menjadi propinsi termaju di Indonesia. Untuk menggapai
keinginan agar tidak hanya menjadi sebuah wacana, diperlukan berbagai upaya
konkret dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi yang ada.
Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, memiliki peranan yang
penting dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat, namun pola relasi yang
terjalin saat ini antara ketiganya masih belum optimal. Berdasarkan fenomena
tersebut, makalah ini mencoba untuk memberikan pemikiran mengenai pola relasi
yang mungkin dapat diimplementasikan khususnya dalam membentuk pola yang tepat
dalam proses interaksi yang positif antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat. Dengan demikian, akan diperoleh rumusan yang jelas dan tepat
mengenai pola hubungan seperti apa yang sebaiknya dilakukan dalam konteks upaya
meningkatkan IPM pada masyarakat di Jawa Barat.
Hasil analisis mencerminkan bahwa Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
atau sebaliknya, harus memiliki orientasi yang sama terhadap masyarakat. Ketika
tidak terjadi kesamaan, masing-masing pihak mencoba berupaya berorientasi pada
pihak yang lainnya. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan (regulator),
pendorong dan pemfasilitasi (enabler) harus mengkoordinasikan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam upaya peningkatan IPM kepada
pihak Perguruan Tinggi, sehingga antara kebutuhan yang tengah menjadi fokus
perhatian Pemerintah Daerah pada masyarakat akan sama dengan fokus perhatian
kalangan akademis terhadap masyarakat. Demikian pula masyarakat sebagai obyek
pembangunan akan melaksanakan program pemerintah dan hasil temuan Perguruan
Tinggi (misalnya program peningkatan IPM), adapun sebagai subyek pembangunan
masyarakat bertindak sebagi pelaku dari program itu sendiri. Kunci dari semua
hubungan antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, adalah adanya
manajemen informasi yang jelas berazaskan komunikasi timbal balik (dua arah).
Berdasarkan argumen-argumen sederhana ini, maka penulis memetakan pola relasi
antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dengan istilah
”Pola Relasi Segitiga Emas”.
Penulis: Dedeh Fardiah
Kode Jurnal: jpsosiologidd060031
