Managing Political Information: A Malaysian Perspective

Abstract: Dalam perkembangan demokratisasi dan ekspresi hak hak sipil dan politik  warga  negara  Malaysia,  pola  kontrol  yang  dikembangkan rezim penguasa (Barisan Nasional) dalam 50 tahun terakhir di media massa mulai menuai resistensi dan cenderung tidak efektif. Publik Malaysia menghendaki pemerintah Malaysia mulai mengubah pola manajemen informasi politik. Disamping itu, media massa sendiri diharapkan mampu berperan lebih besar sebagai agen intermediary dalam mendorong proses transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.  Artikel  ini  menunjukkan  keterbukaan  informasi publik  merupakan  prasyarat  demokrasi  politik  untuk  membantu pemerintah Malaysia  dalam meminimalisasi mis-manajemen tata kelola pemerintahan terutama dalam kebijakan pembiayaan dan pengelolaan sumber daya.
Keywords: Media regulation; management political information, transparency; accountability
Author: Jamilah Ahmad
Journal Code: jpsosiologigg100003

Artikel Terkait :