KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASCA PENETAPAN UU NO. 18 TAHUN 2008
Abstrak: Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui dukungan dan hambatan implementasi kebijakan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU No.
18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Penelitian ini menggunakan penelitian
deskriftip, yakni menggambarkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan
Hulu. Sumber informan dalam penelitian ini adalah pihak eksekutif, legislatif
dan masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara
deskriftif kualitatif dengan menjelaskan jawaban permasalahan yang ditemukan di
lapangan, serta dengan cara membandingkan dengan konsep teori yang berhubungan dengan
penelitian dan juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan
tabulasidata. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU No. 18 Tahun 2008 belum
berjalan secara optimal, karena hanya mengumpulkan, memindahkan, dan membuang
tanpa adanya proses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sikap para pihak
(stakeholders) tentang signifikansi pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan
Daerah tersendiri belum mendukung sepenuhnya, terutama dari pihak legislatif
yang menilai adanya berbagai keterbatasan anggaran daerah.
Penulis: Razqi Galileo
Kode Jurnal: jphukumdd120181
