KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP BERBASIS RESOLUSI KONFLIK DI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK: Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tangkap  dapat  terhambat  karena  adanya  konflik  yang bersifat destruktif. Periode  konflik  yang cukup panjang dapat disebabkan oleh  implikasi kelembagaan pengelolaan  konflik  yang  tidak  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  memetakan  kelembagaan pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tangkap,  2)  mengungkapkan  peran  kelembagaan  pengelolaan pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tangkap, 3)  mengembangkan  kelembagaan  pengelolaan perikanan tangkap.  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif dan dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berperan dalam pengelolaan konflik terdiri dari lembaga formal, non formal serta kelembagaan masyarakat tradisional masyarakat. Kelembagaan tersebut  bersinergi  dalam  suatu  sistem  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  berbasis masyarakat yang terdiri dari kumpulan Pokmaswas dan memiliki jaringan mulai dari kabupaten sampai tingkat  pusat.  Lembaga  tersebut  sangat  berperan  dalam  menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  dan  pengendalian  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  melaksanakan  koordinasi  dan menyelaraskan  program  dan  kegiatan  antar  lembaga  terkait,  serta  mengambil  tindakan  untuk menindaklanjuti  dugaan  pelanggaran  atas  informasi  dari  kelompok  pengawas  masyarakat. Resolusi konflik dapat dilakukan secara efektif dengan teknik negosiasi dan fasilitasi yang dikenal dengan ADR (Alternative  Dispute  Resolution).  Dengan  demikian  pengelolaan  konflik  dilakukan  secara  kooperatif dengan  mengedepankan  output  dan  outcome  yang  lebih  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang berkonflik  dan  hasilnya  lebih  berorientasi  jangka  panjang.  Penerapan  ADR  dilakukan  dengan melibatkan  semua  fungsionaris  hukum  secara  keseluruhan.  Dengan  pengembangan  kelembagaan tersebut diyakini akan memperlancar jalannya berbagai fungsi kelembagaan.
Kata kunci: perikanan tangkap, konflik, kelembagaan, pengelolaan, resoles
Penulis: Rusmilyansari
Kode Jurnal: jpperikanandd110079

Artikel Terkait :