ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD): KASUS APBD KABUATEN SLEMAN DAN KULONPROGO TAHUN 2004 DAN 2005
ABSTRACT: Otonomi daerah per 1
Januari 2001 memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menangani
pembangunan di daerah termasuk dalam mengelola keuangan daerah (APBD) menjadi
lebih mandiri. Program pembangunan sebagai unsur pos belanja dalam APBD
membutuhkan pos pendapatan dan pembiayaan dalam APBD. Penilaian keberhasilan berbagai
program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan
dengan cara melakukan proses auditing untuk dinilai oleh profesi akuntansi
untuk menegaskan sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah iaplikasikan dengan semestinya dan apakah
pos-pos laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar kewajaran yang berlaku
bagi operasi sebuah pemerintahan daerah. Di samping itu, penilaian keberhasilan
juga dapat dilakukan melalui analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian ini akan menganalisis kinerja
pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dalam mengelola keuangan daerahnya
dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Sleman dan Kulon
Progo melalui Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Analisis
Rasio Keserasian (RK) yang meliputi Analisis Rasio Belanja Rutin (RBR) dan
Analisis Rasio Belanja Pembangunan (RBP).
Kata kunci: Otonomi daerah,
RKKD, RK, RBR, RBP
Penulis: Mufidhatul Khasanah
Kode Jurnal: jpmanajemendd070026
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
