PERAN STAKEHOLDER KUNCI DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK: Permasalahan HIV/AIDS
pada saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Peningkatan Kasus HIV/ AIDS
di Kabupaten Sorong mencapai 16 kasus tahun 2007 namun meningkat menjadi 1.029
per Juli tahun 2014. Data dari KPAD Kabupaten Sorong ini menunjukkan
peningkatan yang sangat besar dalam periode 7 tahun terakhir. Peningkatan jumlah
kasus ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemda
Kabupaten Sorong dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD
secara khusus dalam Kebijkan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS.
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Stakeholder Kunci dalam
kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi
Papua Barat.
Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian kulaitatif dengan
rancangan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan
penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab mengapa (why) belum ada
kebijakan secara khusus dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam upaya
Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana (how) Peran advokasi
Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten
Sorong. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, subyek
penelitian ini adalah BAPPEDA, DPRD, Subdin P2&PL Dinas Kesehatan, dan KPAD
sebagaiStakeholder Kunci dalam membuat kebijakan di tingkat daerah Kabupaten
Sorong
HASIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dari stakeholder kunci
dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD dan Dinas Kesahatan
belum berjalan dengan baik, belum ada laporan ke stakeholder kunci pembuat kebijakan,
membuat lemahnya dukungan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan penangulangan
HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Sampai saat ini belum ada Perda HIV/AIDS.
Kesimpulan dan saran. Advokasi dari stakeholder kunci yaitu KPAD dan
Dinas Kesahatan harus lebih giat dilakukan terhadap stakeholder kunci yang
membuat kebijakan baik kepada eksekutif (BAPPEDA) maupun legislatif (DPRD) agar
upaya penanggulangn dan pencegahan HIV/AIDS di kabuapen Sorong bisa berjalan
dengan maksimal,
Kata Kunci: Stakeholder Kunci,
Advokasi, Kebijakan, Penanggulangan, Pencegahan, HIV/AIDS (Human
Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
Penulis: Mitsel, Yodi Mahendradhata,
Retna Siwi Padmawati
Kode Jurnal: jpkedokterandd150543
