IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TERHADAPKUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS DI KOTASINGKAWANG
ABSTRAK: Kesehatan menjadi
tanggungjawab dan urusaan pemerintah daerah, dan seringkali menjadi kebijakanpolitik
kepala daerah. Arah kebijakan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas ini
dituangkan dalam bentuk Surat keputusan (SK) Walikota Singkawang nomor 82 tahun
2009 tentang subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota singkawang. Arah
kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kualitas pelayanan kesehatan yang
diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui kualitas pelayanan puskesmas dengan
kebijakan subsidi pelayanan kesehatan dasar dari sisi persepsi masyarakat,
kontrol/supervisi dinas, manajemen, waktu pelayanan, kapasitas/jenis pelayanan
dan perilaku petugas puskesmas
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan
studi kasus Penelitian ini dilaksanakan di tiga puskesmas yaitu; Puskesmas
Singkawang Tengah, Timur dan Utara di Kota Singkawang. Subjek penelitian ini
adalah 15 orang petugas kesehatan dan 111 orang pasien. Pengumpulan data dengan
Kuesioner, Observasi dan Wawancara Hasil: Penelitian Puskesmas Singkawang
Tengah, Timur danUtara yang dinilai masyarakat, yaitu skor 3.33, secara umumini
berarti kualitas pelayanan puskesmass secara relatifnya baik. Namun Dimensi
reliability, point 2 Pelayanan pemeriksaan dilakukan secara cepat, sesuai
dengan prosedur memperlihatkan skor 2.92 dan point 5 Jadwal pelayanan yang tepat
memperoleh skor 2.97, pada dimensi responsivenessPasien tidak menunggu lama
dalam mendapatkan pelayananpoint 3 memperoleh skor 2.77 dan point 4 Waktu buka
dan tutup puskesmas sesuai jadwal memperoleh skor 2.94. Hasil analisis
kualitatif dinas kesehatan mengkontrol/supervise puskesmas melalui laporan
utilisasi/kunjungan, manajemen dan waktu pelayanan puskesmas sering terabaikan,
kapasitas/ jenis pelayanan puskesmas terkendala di reagensia,dan obatobatan.
Perilaku petugas mengabaikan pelayanan dan waktu pelayanan dan adanya
indikasikan penyimpangan laporan utilisasi/kunjungan pasien di puskesmas.
Kesimpulan: Dinas kesehatan belum memiliki tools dalam mengkontrol/
supervisi puskesmas baik sisi manajemenpuskesmas, waktu pelayanan dan
kapasitas/jenis pelayanan masih belum lengkap terkendala tender dan perilaku
perlu pembinaan secara berkelanjutan.
Key Words: Dinas kesehatan,
puskesmas, persepsi masyarakat dan kualitas pelayanan
Penulis: R. Hendri Apriyanto,
Tjahjono Kuntjoro, Lutfhan Lazuardi
Kode Jurnal: jpkedokterandd130491
