GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN ERAJKN DAERAH PERBATASAN DI PUSKESMAS PONU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
ABSTRAK: Tujuan ke lima
Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu
(AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah
Indonesia melalui Departemen Kesehatan telahmengeluarkan kebijakan pendekatan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat
melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu
setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa
Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur No. 42/2009. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara
Tahun 2013, Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun
2013 sebanyak 4.805 atau 79,5%, Pencapaian ini menurun dibanding dengan keadaan
tahun 2012 (91,5%). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014
(semester I) 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPM Dinkes TTU 2014). Sejak
tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan Universal Health
Coverage/jaminankesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tujuan: penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur
No. 42/2009 Tentang Revolusi KIA dan Perpres No. 12/2013 Tentang Jaminan
Kesehatan .
Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan
kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi cakupan persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis
data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil
wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan
wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah
dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code.
Hasil: Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan di di daerah perbatasan Kabupaten TTU di antaranya 1) Komunikasi yang
dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanyamelibatkan
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat/
pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami tentang pelaksanaan JKN
sehingga pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pemberianpelayanan misalnya
bidan masih melakukan tindakan di luarkewenangannya tanpa didampingi dokter,
dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. 2) Selain
itufaktor sumber daya seperti SDM kesehatan masih sangat kurang dimana untuk
tenaga bidan hanya terdapat 4 orang di puskesmas induk dan dari 9
desa/keluraha, satu desa belum memiliki bidan desa. Sarana prasarana/fasiltas
pada Puskesmas Ponu masih sangat kurang di antaranya gedung puskesmas terlihat
sdh cukup tua, peralatan persalinan hanya terdapat dua set namun tidak lengkap,
belum memiliki incubator, suction dan oksigen dan mobil ambulans untuk rujukan
buatan tahun 2003 dan tidak layak pakai.
Kesimpulan: Pelaksanaan program persalinan era JKN pada daerah perbatasan
sangat memprihatikan. Kurangnya sosialisasi dan kurangnya fasilitas seperti
gedung, peralatan persalinan, obat dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan
mengakibatkan pelayanan persalinan pada daerah perbatasan sangat buruk.
Kata kunci: Persalinan, Tenaga
Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi, JKN
Penulis: Robertus Tjeunfin,
Laksono Trisnantoro, Sitti Noor Zaenab
Kode Jurnal: jpkedokterandd160231
