EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
ABSTRAK: Sasaran pembangunan
kesehatan adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu strategi adalah
dengan mendekatkan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan pembangunan
pustu didaerah terpencil di seluruh Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan
Tengah. Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428
jiwa, terdiri dari 14 Kabupaten / Kota, 1348 desa, memiliki 805 pustu. Ini
berarti hanya sebesar 59% atau setengah jumlah desa yangmempunyai sarana
pelayanan kesehatan berupa pustu.
Tujuan Penelitian: Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
proses perumusan dan implementasikebijakan pembangunan puskesmas pembantu yang menggunakan
dana APBD I di Propinsi Kalimantan Tengah.
Metode: Rancangan penelitian adalah studi kasus deskriptif dengan
analisis data kualitatif. Subjek penelitian adalah stakeholder pada level
propinsi dan kabupaten terpilih. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan
Propinsi Kalimantan Tengah dan satu kabupaten terpilih.
Hasil: Pembangunan Pustu di Propinsi Kalimantan Tengah merupakan
realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi KalimantanTengah Nomor 12 dan 13 Tahun
2005 tentang RPJPD dan RPJMD. Konsep awal penganggaran pembangunan pustu ini, direncanakan
dengan mekanisme Tugas Pembantuan, namun mekanisme ini tidak di setujui.
Kebijakan ini merupakan program top down pemerintah propinsi. Masalah-masalah
yang terjadi dalam pelaksanaan adalah 1). monitoring 2). rekanan tidak melapor
3). lokasi sangat jauh 4). satuan harga tidak sama 5). pemenuhan tenaga 6).
peralatan tidak sesuai dengan tenaga. Evaluasi dilaksanakan, hanya menyangkut
masalah kemajuan fisik. Secara umum terjadi peningkatan alokasi dana DAK di masing-masing
kabupaten/kota.
Kesimpulan: Pembangunan Pustu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya
berasal dari APBD I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Tidak ada agenda
yang melatarbelakangi pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah.
Peran stakeholder dalam penyusunan agenda setting kebijakan ini hanya bersifat
normatif.
Kata Kunci: Kebijakan
pembangunan puskesmas pembantu, evaluasi kebijakan, desentralisasi
Penulis: Kus Winarno,
Mubasysyir Hasanbasri, Deni Kurniadi Sunjaya
Kode Jurnal: jpkedokterandd130493
