ANALISIS PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK BERSUMBER PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN HEALTH ACCOUNT

ABSTRAK: Derajat kesehatan ibu dan anak (KIA) masih merupakan masalah utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah ini adalah keterbatasan biaya kesehatan. Dalam konteks ini, aspek perencanaan dan pemanfaatan biaya menjadi sangat penting untuk diperbaiki agar dapat menghasilkan dampak yang besar bagi peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang mendalam tentang situasi pembiayaan KIA di daerah sebagai input dalam pengembangan kegiatan yang efisien dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi pembiayaan kesehatan program KIA tahun 2010 yang bersumber pemerintah dan membuat rekomendasikebijakan terkait program KIA di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situasi pembiayaan yang dimaksud adalah ketersediaan, proses perencanaan, ketepatan belanja, dan kecepatan aliran dana.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus.
Hasil: Total biaya program KIA sebesar Rp450.787.500,00. Biaya tersebut tidak cukup untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil mulai dari awal kehamilan sampai masa nifas. Proporsi biaya dari pemerintah pusat sebesar 79,63%, pemerintah provinsi sebesar 3,56% dan pemerintah kabupaten sebesar 16,78%. Proporsi biaya KIA dari APBD kabupaten sebesar 0,80%. Perencanaan kegiatan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bersumber APBD kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan kegiatan Musrenbang di dominasi oleh kegiatan fisik. Proporsi belanja program KIA lebih banyak untuk kegiatan langsung dan biaya operasional kegiatan di desa dan kecamatan. Implementasi kegiatan tidak didukung oleh fasilitas dan sumber daya manusia. Pencairan dana KIA dari pemerintah pusat dilakukan pada bulan Oktober-November sedangkan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi pada bulan Juli-Agustus.
Kesimpulan: Komitmen pemerintah masih rendah dalam pembiayaan program KIA sebagai program prioritas. Terjadi sentralisasi anggaran dalam pembiayaan program KIA di daerah. Kegiatan Musrenbang belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap perbaikan kualitas kegiatan dan alokasi anggaran dari APBD. Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan sangat mempengaruhi peningkatan kinerja program KIA. Keterlambatan pencairan dana mengganggu implementasi kegiatan dan memberi peluang terjadinya penyalahgunaan/korupsi sehingga fungsi pengawasan harus ditingkatkan baik secara internal maupun ekternal.
Kata Kunci: pembiayaan, program kesehatan ibu dan anak, health account, anggaran, pemerintah
Penulis: Dominirsep Dodo, LaksonoTrisnantoro, Sigit Riyarto
Kode Jurnal: jpkedokterandd120260

Artikel Terkait :