ANALISIS PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK BERSUMBER PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN HEALTH ACCOUNT
ABSTRAK: Derajat kesehatan ibu
dan anak (KIA) masih merupakan masalah utama pembangunan kesehatan di
Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah
ini adalah keterbatasan biaya kesehatan. Dalam konteks ini, aspek perencanaan
dan pemanfaatan biaya menjadi sangat penting untuk diperbaiki agar dapat
menghasilkan dampak yang besar bagi peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
Oleh karena itu, diperlukan informasi yang mendalam tentang situasi pembiayaan
KIA di daerah sebagai input dalam pengembangan kegiatan yang efisien dalam
meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
situasi pembiayaan kesehatan program KIA tahun 2010 yang bersumber pemerintah
dan membuat rekomendasikebijakan terkait program KIA di Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situasi pembiayaan yang dimaksud adalah ketersediaan,
proses perencanaan, ketepatan belanja, dan kecepatan aliran dana.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan strategi studi
kasus.
Hasil: Total biaya program KIA sebesar Rp450.787.500,00. Biaya tersebut
tidak cukup untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil mulai
dari awal kehamilan sampai masa nifas. Proporsi biaya dari pemerintah pusat
sebesar 79,63%, pemerintah provinsi sebesar 3,56% dan pemerintah kabupaten
sebesar 16,78%. Proporsi biaya KIA dari APBD kabupaten sebesar 0,80%.
Perencanaan kegiatan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bersumber APBD
kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan
kegiatan Musrenbang di dominasi oleh kegiatan fisik. Proporsi belanja program
KIA lebih banyak untuk kegiatan langsung dan biaya operasional kegiatan di desa
dan kecamatan. Implementasi kegiatan tidak didukung oleh fasilitas dan sumber
daya manusia. Pencairan dana KIA dari pemerintah pusat dilakukan pada bulan
Oktober-November sedangkan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi pada
bulan Juli-Agustus.
Kesimpulan: Komitmen pemerintah masih rendah dalam pembiayaan program KIA
sebagai program prioritas. Terjadi sentralisasi anggaran dalam pembiayaan
program KIA di daerah. Kegiatan Musrenbang belum menunjukkan pengaruh yang
berarti terhadap perbaikan kualitas kegiatan dan alokasi anggaran dari APBD.
Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan sangat mempengaruhi peningkatan
kinerja program KIA. Keterlambatan pencairan dana mengganggu implementasi
kegiatan dan memberi peluang terjadinya penyalahgunaan/korupsi sehingga fungsi pengawasan
harus ditingkatkan baik secara internal maupun ekternal.
Kata Kunci: pembiayaan,
program kesehatan ibu dan anak, health account, anggaran, pemerintah
Penulis: Dominirsep Dodo,
LaksonoTrisnantoro, Sigit Riyarto
Kode Jurnal: jpkedokterandd120260