ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KEKURANGAN BIDAN DESA DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK: Kondisi geografis
kepulauan, yangtidak diimbangi dengan pembangunan di bidang kesehatan berdampak
terhadap jumlah dan ketersediaan bidan desa di Kabupaten Natuna. Rasio bidan
desa dibandingkan jumlah desa belum memenuhi standar Departemen Kesehatan.
Masih terdapat sekitar 13 desa dari 51 desa yang belum terdapat tenaga bidan membutuhkan
tenaga bidan karena letaknya di pulau-pulau terpisah dari ibu kota kecamatan,
sehingga mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah menarik minat tenaga
bidan melalui berbagai strategi dan kebijakan di berbagai bidang, diantaranya
pembiayaan, pemberian insentif, regulasi, organisasi dan perilaku stakeholder.
Tujuan penelitian:Untuk menganalisis kebijakan dalam mengatasi kekurangan
bidan desa di Kabupaten Natuna.
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan
studi kasus menggunakan metode kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini
adalah studi kasus tunggal holistik. Informan penelitian ini adalah Kepala
Dinas Kesehatan, Kabid. Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian,
Kepala BKD, Kepala Bapeda, DPRD Komisi Dua, kepala puskesmas, bidan desa, dan
kepala desa. Rancangan studi kasus bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam
mengatasi kekurangan bidan desa di Kabupaten Natuna.
Hasil Penelitian: Kebijakan pembiayaan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran kesehatan kurang dari 15%, belum ada kebijakan pembiayaan dalam
mengatasi kekurangan bidan desa, hanya sekitar 3-4% digunakan untuk peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan. Pemberian insentif bagi bidan desa masih relatif
kecil apabila dibandingkan dengan insentif yang ditetapkan oleh Depkes. Belum
ada regulasi khusus dari pemerintah daerah, sehingga kebijakan ini belum
optimal. Dalam tingkat organisasi peran hubungan stakeholder sesuai dengan tugas
dan kewenangannya, meskipun keputusan akhir tergantung kepada DPRD dan kepala
daerah. Perilaku rendahnya minat bidan bekerja di Natuna disebabkan kondisi
geografis Natuna yang berupa kepulauan.
Kesimpulan: Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pembiayaan,
insentif, organisasi, regulasi, dan perilaku, dalam mengatasi kekurangan bidan
desa belum optimal, karena belum ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah
dalam menangani kekurangan bidan desa, Disamping itu juga karena rendahnya minat
bidan bekerja di Natuna.
Kata Kunci: Analisis kebijakan,
kekurangan bidan desa
Penulis: Imam Syafari, Dwi
Handono Sulistyo, Kristiani
Kode Jurnal: jpkedokterandd130487