ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KEKURANGAN BIDAN DESA DI KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK: Kondisi geografis kepulauan, yangtidak diimbangi dengan pembangunan di bidang kesehatan berdampak terhadap jumlah dan ketersediaan bidan desa di Kabupaten Natuna. Rasio bidan desa dibandingkan jumlah desa belum memenuhi standar Departemen Kesehatan. Masih terdapat sekitar 13 desa dari 51 desa yang belum terdapat tenaga bidan membutuhkan tenaga bidan karena letaknya di pulau-pulau terpisah dari ibu kota kecamatan, sehingga mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah menarik minat tenaga bidan melalui berbagai strategi dan kebijakan di berbagai bidang, diantaranya pembiayaan, pemberian insentif, regulasi, organisasi dan perilaku stakeholder.
Tujuan penelitian:Untuk menganalisis kebijakan dalam mengatasi kekurangan bidan desa di Kabupaten Natuna.
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus menggunakan metode kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal holistik. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kabid. Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Kepala BKD, Kepala Bapeda, DPRD Komisi Dua, kepala puskesmas, bidan desa, dan kepala desa. Rancangan studi kasus bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi kekurangan bidan desa di Kabupaten Natuna.
Hasil Penelitian: Kebijakan pembiayaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan kurang dari 15%, belum ada kebijakan pembiayaan dalam mengatasi kekurangan bidan desa, hanya sekitar 3-4% digunakan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Pemberian insentif bagi bidan desa masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan insentif yang ditetapkan oleh Depkes. Belum ada regulasi khusus dari pemerintah daerah, sehingga kebijakan ini belum optimal. Dalam tingkat organisasi peran hubungan stakeholder sesuai dengan tugas dan kewenangannya, meskipun keputusan akhir tergantung kepada DPRD dan kepala daerah. Perilaku rendahnya minat bidan bekerja di Natuna disebabkan kondisi geografis Natuna yang berupa kepulauan.
Kesimpulan: Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pembiayaan, insentif, organisasi, regulasi, dan perilaku, dalam mengatasi kekurangan bidan desa belum optimal, karena belum ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah dalam menangani kekurangan bidan desa, Disamping itu juga karena rendahnya minat bidan bekerja di Natuna.
Kata Kunci: Analisis kebijakan, kekurangan bidan desa
Penulis: Imam Syafari, Dwi Handono Sulistyo, Kristiani
Kode Jurnal: jpkedokterandd130487

Artikel Terkait :