Analisis Politik dan Kebijakan Pembiayaan Rumah Sakit Pemerintah DKI Jakarta
Abstract: Telah diyakini bahwa
untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah
satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun,
menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi
ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk
memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah
DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit
Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini
merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan
cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai
peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil
analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan
pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat
keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status
kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk
menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat
pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan
belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara
berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah
sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal
menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi
pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.
Penulis: Sandra Olivia,
Dumilah Ayuningtyas
Kode Jurnal: jpkesmasdd100151
